HAKEKAT INDONESIA BARU
Reformasi yang selama ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia hendaknya jangan dinikmati oleh mereka yang sedang berkuasa baik di pihak eksekutif maupun legislatif tetapi juga di nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan jangan hanya memikirkan bagaimana mencari uang dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya sehingga berjuang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penmungutan pajak dan retribusi karena semakin meningkat hanya semakin banyak pungutan.
Dengan adanya reformasi setiap pemilihan hendaknya di pertimbangkan untung ruginya dari berbagai segi secara seksama, bukan dalam segi ekonomi dan politik. Tetapi juga segi budaya, agama dan moral, adat istiadat, hukum dan sosial sehingga tidak ada yang dirugikan
.
Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:
a. Hubungan legislatife dan eksekutif
b. Keseimbangan administrasi Negara
c. Idiollogi dunia
d. Filsafat administrasi Negara
Penjelasan masing-masing sebagai berikut:
A HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
Sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan dan menggregasikan kepentingan masyarakat. Legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya mereka disebut dengan anggota parlemen karena parle berarti bicara, akibatnya mereka sering mengkritik pemerintah dalam sebuah neosi tidak percaya karena yakin bahwa pihak eksekutif yang bertanggung jawab terhadap salahnya penyelengara pemerintahan.
Misalnya munculnya korupsi yang mengelapkan uang Negara terjadinya kolusi yang memenangkan tende pihak tertentu yang melakukan peyogokan dan terjadinya nepotisme yang memilih keluarga mereka yang tidak berbakat dalam mengisi jabatan lowongan dalam pemerintahan.
Kritik legislatif dalam mosi tidak percaya biasanya disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban jaatan. Hal ini membuat pemerintah berjatuhan baik bupati maupun para kepala bagian sekertariat daerah dalam tugasnya dan akan berakibat pada terhambatnya berbagai laju pemamgunan ekonomi bahkan gaji pegawaipun tersendat. Dalam pemamgunan politik yang semakin meningkat akan berbanding terbalik dengan pemangunan ekonomi yang semakin merosot yang terjadi dinegara kita sejak di letuskanya era keterbukaan dan para anggota legislatif hamper setuap saat menghujat pemerintah karena didesak oleh demonstrasi yang tidak henti-hentinya dierbagai daerah. Bila dibandingkan keadaan sebelum reformasi ketika pihak eksekutif mengeberi pihak legislatif karma ada anggota legislatuf adalah istri dan anak aparat eksekutif dan pihak legislatif dikkenal dengan istilah 7D (datang, duduk,diam,duit,dengar,dengkur,dosa) artinya anggota hanya berdiam diri saja selama sidang tetapi memperoleh honor yang lumayan besar. Dan itulah yang membuat pihak eksekutif seenaknya melakukan korupsi, kolisi dan nepotisme karena tidak akan ada kritik dari legislatif di berbagai daerah yang baru berkembang pembangunan ekonomi terkadang beresiko terhadap terkebirinya pembangunan politik.
B KESEIMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA
Pemerintah baik badan eksekutif maupun legislatife di daerah harus menyeinbangkan antara konsesus nasionalisme hukum tentng efektiffinis atau kekuatan eksekutif dan konflik demokrasi hak asasi tentang kebebasan legislatif, artinya demi nasionalisme, demi efektifitas, demi hukum dan konsensus nasional dan demi mendengar pendapat orang lain dan demi demokratisasi, maka resikonya akan terjadi konflik antar pendapat orang lain dan beragai golongan karena masyarakat terdiri dari begitu banyak selera,kepentingan dan pihak eksekutif diutamakan baik dalam menertibkan masyarakat mmaupun dalam manarapkan aturan daerah karena di anggap anarkis.
C IDIOLOGI DUNIA
Secara global yang sedang di persoalkan bukan saja di Negara kita Republik Indonesia tetapi bahkan di seluruh dunia yaitu antara dua kutub besar, sosialisme, komunisme disatu pihak dan liberalisme, kapitalisdme di lain pihak dengan adanya paradigma yang menyeimbangkan antara kekuasaan dengan pelayanan misalnya kekuasaan hanya diberikan untuk mengantisipasi keberadaan dekadensi moral,sedangkan pelayanan yang dimaksudkan untuk yang baik dan benar.paradigma jalan tengah ini disebut idiologi Islam salah satu cara yang biasa mermberikan solusinya yaitu harus ada titik temu.kedua kutub besar maksudnya titik temu kedua kutub besar yang terbaik dari teori keseimbangan dalam pemerintahan.jadi satu sisi adalah keilmuwan yang serba logika sedangkan dari segi moral yang serba etika.inilah yang hendaknya menjadi kajian inti administrasi Negara.
D FILSAFAT ADMINISTRASI NEGARA
Munculnya pemisahan antara logika, etika dan estetika karna adanya aparat pemerintah baik dari kantor bupati itu sendiri, apakah yang bersangkutan adalah bupati sendiri, wakil bupati, sekwilda, para asisten sekulwilda, para kepala bagian, para kepala sub bagian di pihak eksekutif ataupun di pihak legislatif yang bersangkutan adalah pimpinan dewan, para ketua, komisi, para ketua fraksi, ataupun anggota biasa dan seorang moralis yang mampu yang membedakan baik buruknya seorang seniman pemerintah yang mampu membuat surat keputusan yang berpengaruh pada bagaimana pemerintah dalam menyingkapi masalah administarasi Negara yang handal dengan memiliki jiwa kepamongprajaan. Dalam pemerintahaan yang akang datang bukan hanya sekedar memungut pajak dan retribusi tetapi pemerintah harus memiliki rasa betapa miskinya rakyat saat ini jadi bukan mempencundangi rakyat demi pendapatan asli daerah. Pimpinan pemerintahan ataupun aparat wakil rakyat adalah perasaan yang berasal dari etika pemerintahan itu sendiri dan hanya berlogika tetapi tidak beretika dan tidak berestetika artinya para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif tidak bermoral dan tidak berseni. Pemerintah daerah hendaknya menggali potensi masing-masing dalam mengisi otonomi daerah. Khususnya untuk lebmaga eksekutif dan lembaga pemerintahan non departemen. Keberadaan pemerintahan Indonesia sejak orde lama yang bermula dari keluarnya Bung Hatta dari kabinet, orde baru yang berakhir dengan jatuhnya Suharto sampai pada orde reformasi yang penuh dengan krisis sebagai akibat pemerintahan sebelumnya dan ketidak mampuan pemerintah baru yang mereformasi.
Keberadan birokrasi pemerintahan indinesia dimulai dari organisasi pemerintahan, menejemen, pemerintahan dan administrasi pemerintahan untuk mengetahui kelemahan kepemimpinan Indonesia dari berbagai gaya, teknik, variabel, teori dan filsafat pemerintahan itu sendiri. berbagai pergolakan dunia dalam era globalisasi yang serta mendunia ini di maksudkan karena Indoesia tampak terkulai oleh kemajuan teknologi, sementara republik ini hanya memperbesar dari tahun ke tahun yang beresiko maksudnya pemikiran Negara lain ke administrasi Negara Indonesia.
MAKALAH
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
“ HAKEKAT INDONESIA BARU “
Di susun oleh:
1. Saiful haki (204.09.1.0017)
2. Agus wahidin (204.09.1.00 )
3. Satya wismami PK (204.09.1.0020)
FAKULTAS ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar